Articles

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR : 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

jiana@ejournal.unri.ac.id

1Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Abstract

Implementation Of Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Ten-tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada In Dinas Kependudukan Dan Pen-catatan Sipil Pekanbaru City. This research was motivated by the Peraturan Daerah Kota Pek-anbaru nomor 7 tahun 2016 changes of Perda nomor 5 tahun 2008 about Penyelenggaraan Admin-istrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik. During the past 3 (three) years, problems in imple-mentation were found, one of which was that the Perda was not well socialized to the public. The purpose of this study was to determine the implementation of Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016, and analyze the factors that inhibit the implementation of Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016. This study used a descriptive qualitative research method approach. Primary data obtained directly through interviews from informants, namely the Staff, the Heads of Divisions and the Heads of Sub Divisions in the Disdukcapil Pekanbaru City as the im-plementor. The results of this study show that the implementation of Peraturan Daerah Kota Pek-anbaru nomor 7 tahun 2016is not good, this is indicated by the non-socialization of this regulation to the public and only through local area officials such as the Camat and Lurah who only use via internet or cellular telephone plus there are still human resources weak both in computer use and education skills.

Author Biography

  • Safriah Dalimunthe, Zaili Rusli, Febri Yuliani — Program Studi Magister Ilmu Administrasi
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

References

  1. A.G Subarsono.2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
  2. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
  3. Dwijowijoto, Rian Nugroho. 2003. Ke-bijakan Publik Formulasi, Implemen-tasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
  4. Haw Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
  5. Islam Irfan, 2003. Prinsip-prinsip Perumu-san Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
  6. Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wila-yah, YPAPI, Yogyakarta.
  7. Lateif, Abdul, 2005. Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah, UII Press, Yogyakarta,
  8. N. Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada Uni-versity, Yogyakarta.
  9. Nana Syaodih Sukmadinata, 2010. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
  10. Singarimbun, M dan Efendi. 1995. Metode Penelitian Survey, Jakarta PT. Pustaka LP3ES
  11. Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Pub-lik, Bandung: Alfabeta
  12. Sunggono Bambang. 1999. Hukum dan Ke-bijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika 110
  13. Sutopo, dan Sugiyanto. 2001. Analisis Ke-bijakan Publik. Jakarta: Lembaga Ad-ministrasi Negara RI
  14. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Admin-istrasi. Bandung : Alfabeta
  15. Tangkilisan, Heseel Nogi, 2008, Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah, Yogyakarta: Lokman Offset
  16. Thoha, Miftah. 2003. Perspektif Perilaku Organisasi. Jakarta : Rajawali Pers
  17. Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Ke-bijaksanaan dari Formulasi ke Imple-mentasi Kebijaksanaan Negara edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara
  18. Winarno Budi. 2002 Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.