DINAMIKA KEBIJAKAN SERTA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN ANTARA PEMKO DAN BP BATAM
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustianto. (2020). TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGENAAN UANG WAJIB TAHUNAN TERHADAP PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DIATAS HAK PENGELOLAAN DI KOTA BATAM. 22(1), 112–127.
Alfiandri, M. (2020). Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam. 04, 292–307.
Andi Luhur Prianto. (2011). Good Governance Dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. 1(1), 1–10.
Guspeneldi, A. (2017). PROBLEMATIKA PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI BATAM. 2(1), 28–48.
Winda Roselina Effendi1, D. S. (2019). DAMPAK KONFLIK KEWENANGAN ANTARA BADAN PENGUSAHAAN KOTA BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM. 8(1), 44–53.
Winsherly Tan. (2018). PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI PEMERINTAHAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF. 3(1), 231–244.
Wishnu Kurniawan. (2017). FREE TRADE ZONE SEBAGAI SALAH SATU WUJUD IMPLEMENTASI KONSEP DISENTRALISASI. 1.
Zaenuddin, M., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam. 1(2).
Zidny Hasanah1, Adji Suradji Muhammad2, E. (2020). ANALISIS KEMITRAAN ANTAR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN FTZ DI KOTA BATAM Zidny. 552–560.
DOI: http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v21i1.8085
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara )
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.