DINAMIKA KEBIJAKAN SERTA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN ANTARA PEMKO DAN BP BATAM
DOI:
https://doi.org/10.46730/jiana.v21i1.8085Keywords:
kebijakan, implementasi, dua aliansiAbstract
Kota Batam merupakan salah satu kota yang letaknya strategis yaitu berdekatan dengan Malaysia maupun singapura dan tidak lupa pula dengan keberadaan kota batam itu sendiri berada di jalur pelayaran internasional sehingga sebagai jalur keluar masuknya pelabuhan dan perdagangan bebas , di kota ini mempunyai dua kepemimpinan yang saling berpengaruh bagi kota batam dari dua kepemimpinan ini menimbulkan yang namanya ketimpangan akan jabatan ataupun kekuasaan terkait dengan masalah roda kepemerintahan dalam artikel ini saya menjelaskan upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun badan pengusaha batam yakni dalam membentuk suatu zona atau yang dikenal dengan FTZ Batam yang sebenarnya ada beberapa hambatan akan tetapi solusi dari pengembangan dari FTZ batam itu sendiri ialah tidak lepas dari pedoman akan asas asas dalam pemerintahan yang baik dan bersih.References
Agustianto. (2020). TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGENAAN UANG WAJIB TAHUNAN TERHADAP PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DIATAS HAK PENGELOLAAN DI KOTA BATAM. 22(1), 112–127.
Alfiandri, M. (2020). Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam. 04, 292–307.
Andi Luhur Prianto. (2011). Good Governance Dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. 1(1), 1–10.
Guspeneldi, A. (2017). PROBLEMATIKA PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI BATAM. 2(1), 28–48.
Winda Roselina Effendi1, D. S. (2019). DAMPAK KONFLIK KEWENANGAN ANTARA BADAN PENGUSAHAAN KOTA BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM. 8(1), 44–53.
Winsherly Tan. (2018). PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI PEMERINTAHAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF. 3(1), 231–244.
Wishnu Kurniawan. (2017). FREE TRADE ZONE SEBAGAI SALAH SATU WUJUD IMPLEMENTASI KONSEP DISENTRALISASI. 1.
Zaenuddin, M., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam. 1(2).
Zidny Hasanah1, Adji Suradji Muhammad2, E. (2020). ANALISIS KEMITRAAN ANTAR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN FTZ DI KOTA BATAM Zidny. 552–560.
Downloads
Published
Issue
Section
License
The copyright of the received article shall be assigned to the journal as the publisher of the journal. The intended copyright includes the right to publish the article in various forms (including reprints). The journal maintains the publishing rights to the published articles.
Authors are permitted to disseminate published articles by sharing the link/DOI of the article at the journal. Authors are allowed to use their articles for any legal purposes deemed necessary without written permission from the journal with an acknowledgment of initial publication to this journal.
Jurnal Ilmu Administrasi Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
